TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH BERSERTIFIKAT MELALUI MEKANISME REKONSTRUKSI BATAS (STUDI DI ATR/BPN KABUPATEN LOMBOK UTARA)

MUHAMMAD, RIYAN HIDAYAT (2026) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH BERSERTIFIKAT MELALUI MEKANISME REKONSTRUKSI BATAS (STUDI DI ATR/BPN KABUPATEN LOMBOK UTARA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD RIYAN HIDAYAT_NIM 2022F1A117_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Sengketa batas tanah bersertifikat masih sering terjadi meskipun tanah telah terdaftar dan memiliki sertifikat hak atas tanah. Sengketa tersebut umumnya disebabkan oleh hilangnya patok batas, ketidaksesuaian data fisik dengan kondisi di lapangan, serta ketidaklengkapan data pertanahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, pelaksanaan, serta hambatan dan akibat hukum penyelesaian sengketa batas tanah bersertifikat melalui mekanisme rekonstruksi batas di ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rekonstruksi batas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pelaksanaan rekonstruksi batas di ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara telah sesuai dengan ketentuan melalui tahapan permohonan, penelitian data, pengukuran lapangan, pemasangan kembali batas, dan pembuatan berita acara. Hambatan yang dihadapi meliputi hilangnya patok batas, ketidaklengkapan data pertanahan, serta tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Rekonstruksi batas memberikan kepastian hukum terhadap batas bidang tanah dan menjadi dasar pemutakhiran data pertanahan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: