PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (Study Di Kabupaten Lombok Timur)

Saptunop, Ilhamullah (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (Study Di Kabupaten Lombok Timur). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text similarity check SAPTUNOP ILHAMULLAH (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text cover-dapus SAPTUNOP ILHAMULLAH Final upload.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kewenangan dan prosedur pejabat pemerintahan dalam pembuatan izin pemanfaatan ruang di kabupaten Lombok Timur dari perspektif hukum administrasi negara serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintahan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Sosiologi Hukum(case sociology of Law). Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama Kewenangan pejabat pemerintahan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur bersumber dari mandat undang-undang yang menempatkan penataan ruang sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Secara administratif, prosedur perizinan ini merupakan instrumen yuridis sekaligus ujung tombak pengendalian ruang yang wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memastikan keselarasan struktur dan pola ruang; kedua Pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab hukum yang melekat pada kewenangan, hak, dan kewajiban jabatannya. Penyimpangan dalam pemberian izin yang bertentangan dengan rencana tata ruang menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang meliputi aspek administrasi, perdata, pidana, serta etika dan moral berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kelalaian atau pengabaian prinsip tata kelola yang baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat berhak menuntut akuntabilitas atas kebijakan atau keputusan pejabat tersebut.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: