PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SORITATANGA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NTB

YENI, ARDIANI (2026) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI DESA SORITATANGA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NTB. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan jalan serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan di Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan pengawasan BPD tidak terletak pada tidak adanya fungsi pengawasan, tetapi pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan di lapangan. BPD telah melaksanakan pengawasan melalui penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, evaluasi dan perbandingan, tindakan korektif, pengawasan preventif, pengawasan selama pelaksanaan, dan pengawasan akhir. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi beberapa persoalan, yaitu keterbatasan kemampuan teknis dan waktu anggota BPD, keterbatasan sarana pendukung, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterlambatan penyampaian informasi mengenai pembangunan, serta kondisi cuaca yang dapat menghambat pemantauan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, permasalahan utama dalam pengawasan pembangunan jalan di Desa Soritatanga adalah kesenjangan antara fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kondisi pelaksanaannya yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis anggota BPD, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, percepatan penyampaian informasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: