TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KANDANG AYAM DENGAN PERUSAHAAN PENYUPLAI PT MITRA SINAR JAYA (Studi di Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, Dompu)

MUHAMMAD, SYIRAJUDIN (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KANDANG AYAM DENGAN PERUSAHAAN PENYUPLAI PT MITRA SINAR JAYA (Studi di Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, Dompu). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CEK_M Syirajudin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, serta kendala yang dihadapi dalam hubungan kemitraan antara pemilik kandang ayam dengan PT Mitra Sinar Jaya di Desa Temba Lae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerja sama usaha peternakan ayam broiler yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan mekanisme bagi hasil, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait transparansi perhitungan hasil, pembagian risiko, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ke.mitraan dilakukan melalui pola inti-plasma, yaitu PT Mitra Sinar Jaya menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, dan tenaga teknis, sedangkan pemilik kandang menyediakan kandang dan melaksanakan pemeliharaan ayam sampai masa panen. Setelah diperhitungkan biaya produksi, hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan, yaitu 70% untuk pemilik kandang dan 30% untuk PT Mitra Sinar Jaya. Secara yuridis, perjanjian memiliki dasar hukum dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017. Kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pengiriman DOC, kualitas bibit yang tidak merata, fluktuasi harga pasar, penyakit ternak, dan kurangnya transparansi perhitungan bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pemahaman terhadap isi perjanjian, pembagian risiko yang proporsional, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: