TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DENGAN APLIKATOR GRAB DI KOTA MATARAM

LILIS, WULANDARI (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER DENGAN APLIKATOR GRAB DI KOTA MATARAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_LILIS WULANDARI_NIM 2022F1A085_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi digital dalam sektor transportasi telah mentransformasi pola hubungan kerja konvensional menjadi hubungan kemitraan antara driver dan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online, seperti Grab. Di Indonesia, praktik kemitraan ini menimbulkan berbagai isu hukum, antara lain keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian perlindungan hukum bagi pengemudi. Di kota Mataram, dinamika pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver dengan aplikator memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui apakah ketentuan formal selaras dengan praktik di lapangan dan perlindungan hukum yang diterima para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver dengan aplikator Grab di Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait perjanjian kemitraan antara driver dengan aplikator Grab telah diatur secara jelas. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara driver dengan aplikator Grab di Kota Mataram meliputi tahapan pendaftaran dan pengunggahan dokumen, pelatihan dan verifikasi, pengesahan perjanjian, pelaksanaan kemitraan, pembaruan kebijakan, dan berakhirnya perjanjian kemitraan. Perjanjian tersebut pada dasarnya dilaksanakan melalui sistem elektronik dan secara formil telah memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Namun dalam praktek pelaksanaannya masih ditemukan beberapa persoalan yuridis seperti ketidakseimbangan kedudukan para pihak serta belum optimalnya transparansi terkait pembagian pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih intensif oleh pemerintah, peningkatan transparansi dan proporsionalitas oleh perusahaan Grab, serta peningkatan pemahaman hukum oleh mitra driver terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: