IMPLIKASI HUKUM PENERTIBAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA USAHA KARAOKE DI KOTA MATARAM: STUDI KASUS THE PLAZA KARAOKE & LOUNGE LOMBOK

ABI, ABI HARUN ARROISI (2026) IMPLIKASI HUKUM PENERTIBAN PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA USAHA KARAOKE DI KOTA MATARAM: STUDI KASUS THE PLAZA KARAOKE & LOUNGE LOMBOK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text similarity check.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum penertiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada usaha karaoke di Kota Mataram dengan studi kasus The Plaza Karaoke & Lounge Lombok. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum pembayaran royalti, pelaksanaan penertiban oleh lembaga yang berwenang, serta akibat hukum penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial tanpa pemenuhan kewajiban royalti. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, PPNS Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, dan manajemen The Plaza Karaoke & Lounge Lombok. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pengaduan, surat pemberitahuan, somasi, notula mediasi, surat pencabutan laporan, surat penghentian penyelidikan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kewajiban pembayaran royalti didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan peraturan pelaksanaannya. Penertiban dilakukan secara bertahap melalui pendataan, pemberitahuan, klarifikasi, somasi, pengaduan, penyelidikan, mediasi, dan pemantauan. Kedua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berperan sebagai fasilitator dan pelaksana fungsi penegakan hukum, sedangkan LMKN dan ASIRINDO bertindak sesuai ruang lingkup pengelolaan royalti dan perlindungan hak ekonomi. Proses tersebut menghasilkan kesepakatan damai, pencabutan pengaduan, dan penghentian penyelidikan. Namun, pelunasan seluruh kewajiban belum dapat dibuktikan secara definitif karena MoU, invoice, kuitansi, dan bukti transfer tidak tersedia dalam berkas penelitian. Ketiga, Pentingnya pembedaan royalti penggunaan komersial yang dikelola LMKN dari lisensi penggandaan dan penyediaan fonogram yang dikuasakan kepada ASIRINDO, sehingga pelaku usaha tidak mengalami tumpang tindih tagihan maupun ketidakpastian mengenai objek hak dan pihak berwenang terkait. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban cukup efektif dalam menyelesaikan konflik, tetapi belum sepenuhnya menjamin transparansi pembayaran dan distribusi royalti. Diperlukan integrasi data, kejelasan kewenangan, pengawasan berkelanjutan, serta penguatan kesadaran hukum berbasis keadilan transendental agar perlindungan pencipta, pemilik hak terkait, dan kepastian usaha dapat diwujudkan secara seimbang. Kata kunci: hak cipta; royalti musik; usaha karaoke; LMKN; penertiban; keadilan transendental.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: