KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

M., TAQIYUDDIN (2026) KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M. TAQIYUDDIN_NIM 2022 F1A253_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2025/PA.GM ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dan panitera. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2025/PA.GM, hakim menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana karena tidak memenuhi persyaratan hukum acara, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme gugatan biasa. Pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui penerapan hukum acara secara konsisten serta tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: