ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUSI DAN HUKUM PIDANA ADAT

MUNAWAR, HALIL (2026) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUSI DAN HUKUM PIDANA ADAT. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUNAWAR HALIL_NIM 2022F1A99_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Gratifikasi pada awalnya dipahami sebagai pemberian yang bernilai sosial, budaya, dan bersifat positif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring perkembangannya, praktik ini dapat bergeser menjadi bentuk korupsi terselubung apabila pemberian tersebut dikaitkan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga menimbulkan tumpang tindih antara norma hukum positif dengan kebiasaan masyarakat yang secara adat dan agama dianggap wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang batasan gratifikasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan pemberian yang bersifat sosial atau adat, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memberi dan menerima gratifikasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan antara gratifikasi dan pemberian sosial atau adat tidak semata-mata ditentukan berdasarkan nominal pemberian, melainkan berdasarkan keterkaitannya dengan jabatan dan pertentangannya dengan kewajiban atau tugas penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian sosial atau adat dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara wajar, tidak berkaitan dengan kepentingan jabatan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, sebagaimana juga tercermin dalam batas administratif yang diatur Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026, meskipun batas nominal tersebut tidak secara otomatis menentukan ada atau tidaknya tindak pidana gratifikasi. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana penerima gratifikasi timbul apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya serta memenuhi unsur pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sedangkan pemberi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana lain apabila terbukti bermaksud memengaruhi kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan demikian, pemberian yang murni bersifat sosial atau adat dan tidak berkaitan dengan kepentingan jabatan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menegakkan ketentuan mengenai gratifikasi di Indonesia.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: