PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES DOMPU

M., ARIDA (2026) PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES DOMPU. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat secara signifikan, dengan Kabupaten Dompu sebagai bagian dari Nusa Tenggara Barat menghadapi persoalan serupa. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menganalisis pelaksanaan proses penyelesaiannya di Polres Dompu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS merepresentasikan transformasi paradigmatik dengan mengkonstruksi kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup sembilan bentuk kejahatan, termasuk kekerasan berbasis elektronik. Pelaksanaan proses penyelesaian di Polres Dompu telah mengacu pada prinsip victim-centered approach melalui Unit PPA, meskipun masih terdapat inkonsistensi dalam implementasinya. Hambatan yang ditemukan meliputi tiga dimensi: struktural-institusional (keterbatasan SDM, anggaran, dan koordinasi antarlembaga), kultural-sosial (stigma, victim-blaming, dan preferensi penyelesaian adat), serta teknis-operasional (kompleksitas pembuktian, keterbatasan forensik digital, dan mekanisme perlindungan korban yang belum memadai). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur layanan, dan transformasi budaya hukum secara holistik.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: