EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI PENGADILAN NEGERI SELONG PERSPEKTIF KEADILAN PROGRESIF

BAHAUDIN, BAHAUDIN (2026) EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI PENGADILAN NEGERI SELONG PERSPEKTIF KEADILAN PROGRESIF. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA BAHAUDIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK BAHAUDIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal demi melindungi masa depan dan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya di tingkat daerah, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hambatan koordinasi antar-lembaga maupun resistensi dari pihak korban, yang berpotensi mencederai hak-hak anak jika hanya dipandang secara formalitas hukum. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis penerapan diversi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di PN Selong. 2) Untuk mengkaji kelemahan penerapan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.3) Untuk menganalisis penerapan diversi dalam penegakan hukum perspektif keadilan progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan beberapa pendekatan ialah pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap penetapan diversi di Pengadilan Negeri Selong. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori Keadilan Progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Selong telah berjalan sesuai dengan prosedur formal UU No. 11 Tahun 2012, namun efektivitasnya belum maksimal karena masih dominannya paradigma penghukuman di masyarakat dan keterbatasan peran penegak hukum dalam melakukan terobosan hukum. Hambatan utama meliputi faktor substansi hukum yang kaku, kurangnya sinergi struktur antar-lembaga, serta budaya hukum masyarakat yang masih retributif. Dalam perspektif keadilan progresif, penegakan hukum bagi anak di PN Selong menuntut adanya keberanian moral penegak hukum untuk mengedepankan nurani dan kepentingan terbaik bagi anak di atas formalitas legalistik. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan diskresi hakim dan edukasi publik untuk membangun budaya hukum restoratif yang lebih humanis.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: