KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (Studi Di Kabupaten Dompu)

BUHARI, BUHARI (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (Studi Di Kabupaten Dompu). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CEK_BUHARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Kabupaten Dompu memiliki kawasan hutan yang luas, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Selain aktivitas pertambangan, kerusakan hutan juga dipicu oleh pembukaan lahan jagung secara berlebihan di kawasan hutan yang mengakibatkan degradasi hutan dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Dompu berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, serta mengidentifikasi kendala koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan mencegah konflik kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara, data dianalisis secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penafsiran untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil Penelitian menjelaskan Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan. Namun, implementasinya di Kabupaten Dompu belum optimal akibat lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, pengawasan yang belum efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan hutan perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar tercipta pengelolaan hutan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menekan kerusakan hutan.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: