“PERAN BP3MI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)” (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

ANNISA, FRIZKILLA PUTRI (2026) “PERAN BP3MI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)” (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_ANNISA FRIZKILLA PUTRI_NIM 2022F1A022_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan rentan terhadap berbagai permasalahan hukum, seperti penempatan nonprosedural, eksploitasi, pelanggaran hak, kekerasan, dan perdagangan orang. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan pelindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta menganalisis peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat dalam memberikan pelindungan hukum terhadap PMI asal Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap PMI telah dilaksanakan pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. BP3MI Nusa Tenggara Barat berperan dalam sosialisasi migrasi aman, verifikasi dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penanganan pengaduan, pendampingan kasus, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, serta pemulangan dan pemberdayaan PMI purna. Namun, pelaksanaan pelindungan hukum masih menghadapi kendala berupa tingginya jumlah PMI nonprosedural, rendahnya pemahaman Masyarakat mengenai prosedur penempatan yang benar, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan agar pelindungan hukum terhadap PMI dapat terlaksana secara efektif, optimal, berkelanjutan, serta mampu menjamin pemenuhan hak-hak PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: