TRANSFORMASI PENANGANAN PERKARA PIDANA DARI ACARA PEMERIKSAAN BIASA MENJADI ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT BERDASARKAN KUHAP BARU

TAUHID, TAUHID (2026) TRANSFORMASI PENANGANAN PERKARA PIDANA DARI ACARA PEMERIKSAAN BIASA MENJADI ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT BERDASARKAN KUHAP BARU. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian Tesis ini menganalisis konstruksi hukum restorative justice dalam transformasi penanganan perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat berdasarkan pembaruan KUHAP. Latar belakang penelitian bertumpu pada pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia dari model formalistik-retributif menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan korban. Masalah utama penelitian adalah apakah indikator restorative justice, berupa pengakuan pelaku, pemulihan korban, perdamaian sukarela, bukan pengulangan tindak pidana, ancaman pidana terbatas, dan validasi hakim, dapat digunakan sebagai dasar argumentatif untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis-paradigmatik, dan studi kasus terhadap empat dokumen restorative justice di Mataram, yaitu Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/RJ/2026/PN.Mtr, Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/RJ/2026/PN.Mtr, Penetapan Nomor 37/Pen.Pid/RJ/2026/PN.Mtr, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan perkara penganiayaan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, KUHAP Baru telah memperkuat dasar normatif restorative justice melalui pengaturan keadilan restoratif, perlindungan korban, pengakuan bersalah, dan penyederhanaan prosedur pemeriksaan. Namun, data kasus yang dianalisis masih dominan menunjukkan praktik penghentian penyidikan, bukan praktik eksplisit transformasi perkara dari acara pemeriksaan biasa menjadi acara pemeriksaan singkat. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pengakuan normatif restorative justice dan konsekuensi proseduralnya dalam hukum acara pidana. Kedua, bahwa indikator restorative justice dapat beririsan dengan karakter acara pemeriksaan singkat, terutama ketika pembuktian mudah, penerapan hukum sederhana, kerugian telah dipulihkan, dan tidak terdapat konflik kepentingan publik yang luas. Pada titik ini, hakim menjadi penjaga validitas agar penyederhanaan pemeriksaan tidak menghilangkan akuntabilitas pidana dan hak para pihak. Ketiga, penelitian ini menawarkan model normatif-preskriptif bahwa restorative justice dapat menjadi dasar argumentatif, bukan dasar otomatis, bagi transformasi perkara pidana biasa menjadi acara pemeriksaan singkat apabila terpenuhi validasi normatif, restoratif, dan prosedural. Model tersebut harus tetap menjaga due process of law, perlindungan korban, kepentingan publik, dan standar pembuktian pidana agar restorative justice tidak berubah menjadi perdamaian formal atau mekanisme impunitas.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: