TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA

YAKIN, NUR IMAN (2026) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM PIDANA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia bisnis di Indonesia telah membawa perubahan besar pada sistem hukum pidana, khususnya dalam hal badan usaha sebagai pelaku hukum pidana. Korporasi tidak lagi dikenal sebatas badan hukum jika merujuk pada definisinya menurut hukum perdata, diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana menempatkannya sebagai salah satu entitas yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui syarat pemidanaan bagi korporasi dan bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi berdasarkan sistem pidana nasional melalui pendekatan hukum normatif yang penekanan pada metode pendekatan regulasi dan konsepsi hukum. Data hukum diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik mengumpulkan bahan hukum ditempuh melalui telaah berbagai referensi berupa jurnal ilmiah, buku, dan ketentuan peraturan yang relevan dengan pokok kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketentuan pidana nasional, persyaratan penjatuhan pidana terhadap badan usaha adalah adanya keterkaitan antara tindak pidana dengan kepentingan, kegiatan usaha, tujuan, atau kebijakan perusahaan tersebut. Pengaturan mengenai syarat pemidanaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi pidana yang bisa diberikan kepada korporasi tidak hanya pidana denda, tetapi juga berbagai tindakan tambahan seperti penghentian izin operasional, penangguhan aktivitas usaha, pemenuhan kompensasi kepada korban, serta perampasan hasil kejahatan, pengumuman putusan hakim, hingga pembubaran perusahaan tersebut. Pengaturan tersebut menegaskan kedudukan badan usaha sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: