TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIYA (STUDI DI KECAMATAN BAYAN)

NIA, RAHMADANI PUTRI (2026) TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIYA (STUDI DI KECAMATAN BAYAN). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_NIA RAHMADANI PUTRI_NIM 2022F1A241_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pengelolaan tanah ulayat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hak masyarakat hukum adat serta mewujudkan kepastian hukum dalam sistem agraria nasional. Keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Bayan masih dipertahankan dan dikelola berdasarkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Namun, perkembangan pembangunan, meningkatnya kebutuhan lahan, serta potensi konflik agraria menuntut adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan tanah ulayat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta menganalisis implementasi pengelolaan tanah ulayat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan aparat pemerintah desa, serta studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum dan praktik pengelolaan tanah ulayat di Kecamatan Bayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tanah ulayat telah memperoleh pengakuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020. Implementasi pengelolaan tanah ulayat di Kecamatan Bayan masih berlangsung secara efektif melalui sistem hukum adat berbasis hak komunal dengan mekanisme maledan dan penerapan awiq-awiq sebagai instrumen pelestarian lingkungan. Pengelolaan tersebut mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, meskipun masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya kebutuhan lahan, perkembangan pembangunan, dan belum optimalnya kepastian hukum melalui pemetaan wilayah adat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: