TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES BIMA KOTA)

PUTRI NURUL, FADILAH (2026) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI POLRES BIMA KOTA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_PUTRI NURUL FADILAH_NIM 2021F1A113_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, serta penegakan penegakan hukumnya di Polres Bima Kota dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Secara normatif, ketentuan mengenai kekerasan terhadap seksual anak diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 285, 286, 287, dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), digunakan sebagai dasar dasar untuk menjerat pelaku. Kerangka hukum lainnya mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keseluruhan peraturan tersebut memberikan landasan hukum terkait unsur delik, mekanisme perlindungan korban, serta sanksi pidana bagi pelaku. Secara empiris, implementasi penegakan hukum di Polres Bima Kota dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan awal, penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Meskipun prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, praktik di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan penyidik yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya pendampingan psikologis bagi korban, dan hambatan pelaporan dari keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional sudah memadai, tetapi efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas penyidik, dan penyediaan layanan pendukung bagi korban.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: