TINJAUAN YURIDIS WEWENANG KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI POLRES BIMA)

RAHMI, RAHMI (2026) TINJAUAN YURIDIS WEWENANG KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI DI POLRES BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Yuridis Wewenang Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Polres Bima, ditinjau dari aspek pengaturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, wewenang Kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Dari aspek pelaksanaan, wewenang Kepolisian di Polres Bima dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui patroli di wilayah hutan rawan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta kerja sama dengan instansi terkait, sedangkan upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti. Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan tersebut belum berjalan optimal karena menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan penanggulangan tindak pidana illegal logging yang lebih efektif.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: