KAJIAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Di DPRD Lombok Barat)

DEWI, KOMALASARI (2024) KAJIAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (Studi Di DPRD Lombok Barat). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text cover-dapus Dewi Komalasari Fix Upload.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text similarity check DEWI KOMALASARI Tesis Kajian Keterwakilan _BU DEWI_SUDAH EDIT.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Urgensi Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perspektif Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Keadilan Gender dan bagaimana Implementasi Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat Dalam Perspektif Keadilan Gender. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Sosiologi Hukum(case sociology of Law) . Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama. Kebijakan afirmasi di Indonesia, tiga puluh persen kuota perempuan dalam sistem pemilu demokratis di Indonesia, sejak regulasi pemilu ditetapkan dan diterapkan hingga menghadapi pemilu tahun 2024, (kebijakan khusus tersebut) tidak dapat menjamin derajat keterpilihan perempuan di DPR maupun di DPRD Lombok Barat. Dalam kontestasi elektoral masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk memenuhi persyaratan administratif kuota 30 persen dalam Pemilu. Disamping itu, praktek kuota partai dan kandidat yang diterapkan di Indonesia juga belum efektif dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam parlemen bahkan ketika sistem kuota tersebut diperkuat dengan pemberlakuan zipper system, kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan tidak juga mengalami perubahan yang signifikan; Kedua Fakta tentang komposisi Anggota DPRD Lombok Barat selama 3 (tiga) periode terakhir, menggambarkan pentingnya posisi partai politik dalam mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, agar perempuan dapat terpilih dibutuhkan komitmen, inisiatif dan peran aktif dari partai politik. Untuk itu, upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Lombok Barat berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah: pertama, Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik, kedua, Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan affirmative action. Dan ketiga, Peningkatan Partisipasi perempuan dalam partai politik.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: