IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE ( Studi Di Kabupaten Lombok Barat)

SETIA, WIJATONO (2025) IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE ( Studi Di Kabupaten Lombok Barat). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text cover-dapus Setia Wijatono Fix Upload new.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text similarity check SETIA WIJATONO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Good Governance di Kabupaten Lombok Barat. Dan Mengetahui implementasi kewenangan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Good Governance di Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologi Hukum (case sociology of Law). Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah sejajar. Fungsi pengawasan DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah kabupaten Lombok barat beserta seluruh SKPD termasuk Dinas Dukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, hal ini dilakukan agar pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah bisa terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keinginan masyarakat. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Lombok Barat melakukan pengawasan langsung dilapangan, melaksanakan sidang-sidang di komisi, terkait pelayanan publik. dan dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintahan daerah telah sesuai dengan asas legalitas di mana Pemerintah daerah bertindak sesuai kewenangan yang berlaku dan pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenang dan melampaui wewenang, atau tanpa wewenang, sehingga mewujudkan tujuan negara (pemerintah daerah) kesejahteraan dalam rangka menerapkan prinsip good governance; Kedua, Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD telah dijalankan dengan maksimal, begitu juga dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dukcapil Lombok Barat. Dalam implementasi kewenangan kedua Lembaga tersebut baik eksekutif maupun legislatif selama ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota dewan dan Dinas Dukcapil kabupaten Lombok Barat, hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: