PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Kasus Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur)

LALU, GARIN HIDAYAT (2025) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Kasus Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILITARY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (928kB) \| Request a copy

Abstract

Desa Sembalun Bumbung dikenal sebagai daerah yang strategis dalam pertanian karena memiliki tanah sangat subur dan objek pariwisata dengan dukungan panorama yang indah. Penelitian Ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dimana data dalam penelitian ini akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriftif berdasarkan kasus yang akan diteliti. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah telah menjalankan pengawasan preventif dalam bentuk peraturan melalui Peraturan Daerah Lombok Timur Tentang RTRW 2012-2032 dan secara khusus Dinas Pertanian dan Badan Petanahan Nasional memiliki SK khusus tentang kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi dan Pemerintah menjalankan pengawasan represif dalam bentuk teguran dan sanksi dengan mekanisme yang telah diitetapkan melalui peraturan namun tidak pernah dijalankan di desa Sembalun Bumbung. Dalam Hal menjalankan pengawasan pemerintahan telah menjalankan tahapan-tahapan pengawasan diantaranya Menjalani Penetapan Standar Pelaksanaan, melalui Penetapan Standar Operasional Prosedur, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, pengukuran ini dilakukan secara reguler setiap tahun dan sesuai dengan urgensi. Pengukuran Kegiatan, dilakukan melalui observasi mandiri dan penerimaan laporan, baik melalui citra satelit maupun aduan masyarakat, Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan, hasil pengukuran dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi bersama Forum Penataan Ruang mengadakan rapat rgeuler atau mendadak untuk mengevaluasi pengawasan yang dijalankan. Pengambilan Tindakan Koreksi Tindakan, koreksi diambil jika ada penyimpangan yang teridentifikasi dengan langkah-langkah termasuk pemberian surat peringatan hingga proses pidana jika pelanggaran terus berlanjut.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: