PELAKSANAAN PROSES MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NTB)

M., IKBAL (2025) PELAKSANAAN PROSES MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M. IKBAL_NIM 2020F1A078_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY_M. IKBAL_NIM 2020F1A078_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pelaksanaan proses mediasi perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang No. 2 tahun 2004. proses pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dan empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Proses penyelesaian perselisihan sejak terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 itu adalah semua mediator diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi tanpa melihat dimana letak kejadian perkaranya. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator memiliki peran penting dalam melaksanakan sebuah mediasi. Peran penting mediator dalam menangani dan memberikan penyelesaian terhadap kasus-kasus konflik yang ada. Tidak adanya regulasi yang dapat memaksa para pihak yang memiliki perkara hadir dalam sidang mediasi, sehingga proses mediasi yang diadakan oleh mediator menjadi lama. Jumlah mediator yang sedikit membuat pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB menjadi kewalahan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang begitu banyak. Sikap egois dari para pihak dalam mencari kesepakatan dalam pemecahan masalah.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: