PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT SOLUSI MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN SUMBAWA)

RIDHO, ROWIN ALFATHAN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT SOLUSI MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN SUMBAWA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selanjutnya, konstitusi juga memberikan landasan untuk dilaksanakannya perlindungan hukum bagi pekerja, pada konsiderans Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, “perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”. Dinamika yang berkembang saat ini memperlihatkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di berbagai perusahaan di Indonesia. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di PT. Solusi Masyarakat Mandiri Kabupaten Sumbawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di PT. Solusi Masyarakat Mandiri Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh di PT. Solusi Masyarakat Mandiri Kabupaten Sumbawa mulai dari sebelum, selama, dan setelah hubungan kerja telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan rasa keadilan. Hambatan dalam penerapan perlindungan hukum di PT. Solusi Masyarakat Mandiri Kabupaten Sumbawa yakni, para pekerja/buruh masih belum memahami secara maksimal terkait dokumen-dokumen administrasi yang seharusnya dikumpulkan di perusahaan yang bertujuan untuk pendaftaran dan pendataan NPWP bagi pekerja/buruh. Pekerja/buruh belum membentuk organisasi serikat pekerja/buruh, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya membentuk organisasi tersebut yang berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya apabila terjadi suatu perselisihan dikemudian hari dengan pengusaha.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: