ISHEP, TAHTA MAULANA (2025) PERAN ATR/BPN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BIMA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
![[img]](https://repository.ummat.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER-DAFTAR PUSTAKA_ISHEP TAHTA MAULANA_NIM 2020F1A006_HUKUM_OK.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
Text
SIMILARITY CHECK_ISHEP TAHTA MAULANA_NIM 2020F1A006_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB) | Request a copy |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk (a) mengkaji dan menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dalam melakukan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Bima. (b) untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Kantor Pertanahan dalam upaya pencegahan sengketa pertanahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa tanah yang terjadi. Hasil penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Bima memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayahnya dengan fokus utama pada pencegahan dan minimisasi konflik pertanahan. Melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan merancang program tahunan yang sistematis, dilengkapi dengan strategi pencegahan yang melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti instansi pemerintah, lembaga terkait, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam perencanaan dan analisis kebijakan, serta dalam mencegah dan menangani sengketa. Namun, tingginya angka sengketa tanah di Kabupaten Bima dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti koordinasi yang kurang efektif antarinstansi, tumpang tindih kewenangan lembaga, kurangnya mekanisme pencegahan yang tepat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Konflik kepentingan antarindividu atau kelompok juga memperburuk keadaan, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi untuk mengurangi sengketa tanah di daerah ini.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Peran ATR/BPN, Pencegahan Sengketa, Konflik Pertanahan Kabupaten Bima | |||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 347 Hukum acara perdata dan pengadilan 300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir | |||||||||
| Depositing User: | Ishep Tahta Maulana | |||||||||
| Date Deposited: | 21 Feb 2025 07:42 | |||||||||
| Last Modified: | 21 Feb 2025 07:42 | |||||||||
| URI: | http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/10760 |
Actions (login required)
 |
View Item |