REFORMULASI ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ayu, Febrianti Nurhaliza (2025) REFORMULASI ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text Similarity Check AYU FEBRIANTI NURHALIZA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mengapa mereformulasi ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan studi arsip. Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) Pengaturan hukuman mati bagi terpidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam Pasal 10, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67. 2) Reformulasi ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi didalam sistem hukum pidana Indonesia karena keberadaan hukuman mati tidak efektif sehingga tidak pernah dilaksanakan, sehingga untuk mencapai efektifitas dari sebuah penegakan hukum tersebut, maka peneliti merumuskan sebuah formulasi baru berupa perampasan aset dan pemberian sanksi sosial yang kemudian dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya hukuman mati maka dapat bertentangan dengan hak asasi manusia, dan juga tidak memberikan manfaat baik bagi negara maupun bagi masyarakat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: