PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRES SUMBAWA)

ALIF, MARTIKO GIPUTRA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRES SUMBAWA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB) \| Request a copy

Abstract

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan dan menegaskan bahwa “setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”, atau dengan kata lain seorang yang masih di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan. Sedangkan, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak adalah yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mengetahui apa saja kendala dalam penerapan hukum terhadap anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Polres Sumbawa. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak bisa dikenakan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Selanjutnya, di Polres Sumbawa bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan bagi anak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dengan memberikan sanksi berupa tilang bagi pelaku. Dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak di Polres Sumbaw tidak ada kendala dikarenakan Polres Sumbawa selalu berkoordinasi dengan pihak BAPPAS dan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: