PERAN PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT SANGGAR AGRO DENGAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima)

JULHAF, RIANSYAH (2024) PERAN PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT SANGGAR AGRO DENGAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text JULHAF RIANSYAH cover-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text similarity check SKRIPSI JULHAF RIANSYAH_.docx (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (874kB) \| Request a copy

Abstract

Dalam konflik agraria masyarakat dangan PT Sanggar Agro Karya Persada, masyarakat Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora sengketa pertanahan terjadi akibat kehadiran PT Sanggar Agro Karya Persada dengan hak guna usaha (HGU), telah memonopoli tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui peran pemerintah Desa dan BPD dalam penyelesaian konflik agraria antara PT Sanggar Agro dengan masyarakat Di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dan untuk mengetahui kendala peran pemerintah Desa dan BPD dalam penyelesaian konflik agraria antara PT Sanggar Agro dengan masyarakat Di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Peran Pemerintah Desa dan BPD Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Antara PT Sanggar Agro Dengan Masyarakat Di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima sebagai mediator dan fasilitator semua upaya penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme non litigasi karena dipandang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui mekanisme litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Dmpu, Tim DPR Kabupaten Bima dan Tim BPN sebagai wujud konkret Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (2) Kendala Peran Pemerintah Desa dan BPD Dalam Penyelesaian Konflik Agraria antara PT Sanggar Agro Dengan Masyarakat Di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima; Kurangnya Motivasi Pemerintah Desa guna membina Masyarakat Desa. Tidak ada Motivasi dari Pemerintah Desa untuk mengadakan suatu Penyuluhan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian atau Pihak Lain yang dapat membantu memberi Pemahaman untuk menciptakan suatu Keadaan Lingkungan Desa yang Aman, Damai dan Tentram demi Kenyamanan bersama

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: