PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan PN MATARAM NOMOR: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr)

Fahrur, Rijal (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan PN MATARAM NOMOR: 22/Pid-sus-TPK/2020/PN Mtr). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_FAHRUR RIJAL_NIM 618110179_ILMU HUKUM.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV_FAHRUR RIJAL_NIM 618110179_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_FAHRUR RIJAL_NIM 618110179_ILMU HUKUM.pdf Download (200kB)
	Text (Similarity Check) Skripsi (fahrur rijal) Plagiasi 13 januari.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi, selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidan lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi karena mengingat dampak negatif atau buruk, yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini, berdampak dalam berbagai bidang kehidupan. Permasalahan yang dibahas yaitu, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan PN-Mataram Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menginventarisasi bahan kepustakaan, berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan bahan literatur lainnya. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku dapat mepertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dengan adanya tindak pidana, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhan hukuman terhadap terdakwa selaku Kepala Desa Rababaka yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dalam pertimbangannya hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Namun, penyusun memandang Hakim haruslah menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis dalam hal ini mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: