Sigit, Haryanto Prabowo (2022) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PELAYARAN (Studi di PT. Mutiara Alas). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
![[img]](http://repository.ummat.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER-BAB III_SIGIT HARYANTO PRABOWO_NIM 61511A0070_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf Download (3MB) |
|
Text
BAB IV_SIGIT HARYANTO PRABOWO_NIM 61511A0070_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB) | Request a copy |
|
Text
BAB V-LAMPIRAN_SIGIT HARYANTO PRABOWO_NIM 61511A0070_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (Similarity Check)
SIGIT HARYANTO PRABOWO 4.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi, dan sebagainya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dasar kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang Pelayaran, Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kewenangan dan implementasi kewenangan dinas perhubungan provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normaif-empiris dengan metode pendekatan perundang-udangan dan konsep. Hasil penelitian ini yaitu bahwa dasar hukum kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang pelayaran mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Alinea ke IV, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perhubungan, Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pekaksanaan kewenagan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Bidang Pelayaran yaitu faktor pendukung terdiri dari adanya Kerjasama antar pegawai dan adanya komitmen pegawai, sedangkan factor penghambatnya antara lain lemahnya penegakan hukum, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya koordinasi Implementasi Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bidang Pelayaran dapat dilihat dari aspek pelaksanan penerbitan pas kecil, patroli laut dan melakukan pembinaan teknis keselamatan pelayaran serta pengawasan dilapangan terhadap operator/pemilik kapal untuk memastikan bahwa kapal yang dioperasikan tidak mengalami kendala apapun dilapangan.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Dinas Perhubungan, Pelayaran | |||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Laporan Tugas Akhir | |||||||||
| Depositing User: | Sigit Haryanto Prabowo | |||||||||
| Date Deposited: | 11 Oct 2022 06:08 | |||||||||
| Last Modified: | 11 Oct 2022 06:08 | |||||||||
| URI: | http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/5219 |
Actions (login required)
 |
View Item |