TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 53/G/2019/PTUN-MTR TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)

Sofianto, Ramadhan (2022) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 53/G/2019/PTUN-MTR TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

[img] Text
COVER-BAB III_SOFIANTO RAMADHAN_NIM 61511A0158_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB IV_SOFIANTO RAMADHAN_NIM 61511A0158_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB) | Request a copy
[img] Text
BAB V-LAMPIRAN_SOFIANTO RAMADHAN_NIM 61511A0158_ILMU HUKUM_PERPUSTAKAAN.pdf

Download (6MB)
[img] Text
49% TINJAUAN_YURIDIS_PUTUSAN_PERKARA_NOMOR___53_G_2019.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Adapun penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun tujuan penelitian untuk mejelaskan bagaimana dasar hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya sertifikat ganda, dan apa akibat hukumnya ditinjau dari Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji segala bentuk peraturan terkait penelitian, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, analisis konseptual hukum , dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan adapun dasar hukum penerbitan sertifikat hak atas tanah sudah tertuang baik itu Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kemudian faktor-faktor timbulnya sertifikat ganda di lingkungan masyarakat bisa terjadi karna kesalahan dari pemiliknya, aparatur desa, ataupun dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Dan akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan putusan tersebut diatas bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karna sertifikat tanah yang penggugat beli dari Lalu ihsan sudah dibatalkan oleh BPN Kabupaten Dompu, pun juga dalam eksepsi dari tergugat yakni tenggat waktu gugatan sudah dalwarsa sehingga hasilnya penggugat dihukum membayar semua perkara.

Item Type: Thesis (undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDK
Thesis advisorUsman, Munirnidn0804118201
Thesis advisorImawanto, Imawantonidn0825038101
Uncontrolled Keywords: Sertifikat Hak Milik, Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN-MTR
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Laporan Tugas Akhir
Depositing User: Sofianto Ramadhan
Date Deposited: 10 Aug 2022 03:45
Last Modified: 10 Aug 2022 03:45
URI: http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/5152

Actions (login required)

View Item View Item