KEWENANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELNGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Muhammad, Sahabudin (2022) KEWENANGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELNGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_MUHAMMAD SAHABUDIN_NIM 617110118_ILMU HUKUM.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV_MUHAMMAD SAHABUDIN_NIM 617110118_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_MUHAMMAD SAHABUDIN_NIM 617110118_ILMU HUKUM.pdf Download (841kB)
	Text (similarity check) 40%KEWENANGAN_DINAS_SOSIAL_KABUPATEN_LOMBOK_BARAT_DI_.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) \| Request a copy

Abstract

Tingginya penduduk di Indonesia yang tergolong anak-anak mendapat perhatian khusus pemerintah, salah satunya anak-anak terlantar. Guna melindungi anak umumnya dan anak terlantar khususnya, maka pemerintah Nusa Tenggara Barat membuat Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap kegiatan sosial wajib menangani dan menyelesaikan permasalahan terkait anak terlantar di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dalam menangani anak terlantar beserta hambatannya. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan secara fakta atau di lapangan. Kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Lomabok Barat memberikan pelayanan di bidang sosial, khususnya anak terlantar dengan pembinaan rutin dan pelayanan sekaligus menjamin perlindungan bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Lombok Barat. Hambatan yang terjadi dalam menangani anak terlanatar di sebabkan kurangnya komunikasi antara pegawai, lemahnya masyarakat dalam menaati peraturan, komunikasi dan tindak pidana oleh anak-anak. Kesimpulan penelitian ini bahwa kewenangan Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar belum dicapai maksimal karena aturan hukumnya yang tidak mengatur dengan tegas terkait anak terlantar, serta perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja Dinas Sosial bidang pelayanan sosial anak khususnya agar tiap anak terlantar bisa di bimbing secara utuh dan mendalam

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: