KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA MATARAM

RIO, EZA NUR MUHAMMAD (2026) KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA MATARAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berpotensi merusak integritas demokrasi lokal. Pilkada 2024 di Kota Mataram menjadi momentum penting untuk menilai efektivitas kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik tersebut. Politik uang tidak hanya mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL), tetapi juga berimplikasi pada lahirnya pemerintahan yang tidak akuntabel. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi aspek strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan Teori Kelembagaan dari W. Richard Scott yang menekankan tiga pilar utama, yaitu regulatif, normatif, dan kognitif, sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas kelembagaan Bawaslu Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulatif, Bawaslu Kota Mataram telah menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui patroli pengawasan, sosialisasi anti politik uang, dan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu. Secara normatif, terdapat komitmen kelembagaan untuk menjaga integritas pemilu, meskipun masih dihadapkan pada tantangan budaya politik masyarakat yang permisif terhadap praktik transaksional. Secara kognitif, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang mulai meningkat, namun belum merata. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta faktor eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan sulitnya pembuktian hukum, menjadi kendala utama. Kesimpulannya, kelembagaan Bawaslu Kota Mataram dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada 2024 telah berjalan cukup optimal, namun masih memerlukan penguatan kapasitas, kolaborasi partisipatif, dan strategi edukasi politik yang lebih masif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: