PENEGAKAN HUKUM DESTRUCTIVE FISHING DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Putusan Pengadilan)

Dedi, Afrizal Hidayat (2026) PENEGAKAN HUKUM DESTRUCTIVE FISHING DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Putusan Pengadilan). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text cover -dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy
	Text similarity check.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Praktik penangkapan ikan dengan cara merusak atau destructive fishing di Indonesia masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Meskipun regulasi telah diperketat melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan ekologi masih dipertanyakan. Penegakan hukum yang ada cenderung bersifat represif-positivistik dan sering kali abai terhadap akar permasalahan sosial-ekonomi nelayan serta dimensi teologis dalam menjaga alam sebagai amanah Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Teori Hukum Responsif untuk mentransformasi sistem hukum agar lebih adaptif dan berkeadilan ekologi. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana destructive fishing saat ini. 2) Untuk mengkaji penegakan hukum dan implementasi eraturan destructive fishing dalam putusan No 152/ Pid. Sus - LH/ 2025/ PN.Pya. 3) Untuk menganalisis penerapan teori hukum responsif terhadap tindak pidana destructive fishing dalam mewujudkan keadilan ekologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan teori hukum responsif dan keadilan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif saat ini masih menitikberatkan pada kepastian hukum formal namun lemah dalam aspek restorasi lingkungan. Dalam Putusan No. 152/Pid.Sus-LH/2025/PN.Pya, hakim menjatuhkan sanksi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, namun belum secara maksimal menyentuh pemulihan ekosistem. Penerapan Teori Hukum Responsif dalam kasus destructive fishing menuntut adanya integrasi antara kepentingan sosial-ekonomi nelayan, nilai-nilai teologis (hubungan Tuhan, manusia, dan alam), serta partisipasi masyarakat pesisir. Keadilan ekologi akan terwujud melalui penegakan hukum yang tidak hanya menghukum secara fisik, tetapi juga mewajibkan pemulihan fungsi lingkungan dan melibatkan kearifan lokal dalam pengawasan sumber daya laut.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: