REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU: STUDI INTERPRETATIF DAMPAK TRANSPARANSI INTERNAL TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat)

Nurhidayati, Arifah (2026) REFORMASI PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU: STUDI INTERPRETATIF DAMPAK TRANSPARANSI INTERNAL TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text Cover - Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text Similarity Check.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana menguraikan dan menganalisis pengaturan pola transparansi internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan bagaimana implementasi transparansi internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosiologi hukum (case sociology of Law) . Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama. Substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan langkah maju dalam mewujudkan partai politik yang transparan terkait 3 (tiga) aspek utama dalam penelitian ini yaitu pengambilan keputusan, rekrutmen partai politik dan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip negara hukum. Undang-undang inipun, sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat untuk tata kelola internal partai politik di Indonesia yang baik dan merupakan prasyarat bagi terwujudnya Good Governance. Namun diperlukan sinergi antara regulasi, kelembagaan dan budaya politik untuk mewujudkannya secara optimal kualitas demokrasi di Indonesia umumnya dan khusunya di tingkat lokal wilayah Kabupaten Sumbawa Barat; Kedua Implementasi Undang-Undang Partai Politik di Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan serius yang merusak kualitas demokrasi internal dan praktik politik lokal. Permasalahan utamanya meliputi dominasi elit pusat dalam pengambilan keputusan strategis, proses kaderisasi yang tertutup dan berbasis loyalitas, serta minimnya transparansi keuangan partai yang memicu politik uang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik oligarkis, menghambat partisipasi kader, regenerasi kepemimpinan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: