PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI DI KEJATI NTB)

MUH, FADHLIN DZUL ICHRAM (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI DI KEJATI NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER -DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text SIMILARTY CEK_.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat peran strategis whistleblower sebagai pelapor awal terjadinya penyimpangan. Namun, dalam praktiknya whistleblower masih kerap menghadapi ancaman, intimidasi, dan risiko kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta mengkaji implementasi perlindungan hukum tersebut dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan whistleblower secara komprehensif, meliputi perlindungan hukum, kerahasiaan identitas, perlindungan fisik dan psikologis, serta jaminan keamanan. Namun, dalam implementasinya di Kejati NTB, perlindungan terhadap whistleblower masih terbatas pada perlindungan administratif dan prosedural internal, belum mencakup perlindungan fisik dan jangka panjang secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi dengan LPSK, serta ketiadaan perwakilan LPSK di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan dan kebijakan perlindungan yang lebih operasional agar perlindungan whistleblower dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: