TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN BAWANG ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGARAP DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (STUDI KASUS DIDESA TIRTANADI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

RENO, SETIO BUDI (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN BAWANG ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PENGARAP DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (STUDI KASUS DIDESA TIRTANADI KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang lazim dilakukan dalam sektor pertanian, khususnya antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, dalam praktiknya perjanjian ini sering dilaksanakan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak penggarap yang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman bawang di Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan distributor, penggarap, dan staf desa. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman bawang di Desa Tirtanadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Perjanjian umumnya dibuat secara lisan tanpa pengawasan aparat desa, serta pembagian hasil sering kali tidak seimbang dan merugikan penggarap. Apabila terjadi permasalahan, penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perjanjian bagi hasil di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran pemerintah desa, serta pembuatan perjanjian tertulis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik lahan dan penggarap.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: