PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESTRUCTIVE FISHING DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO (STUDI DI BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO LABUAN BAJO)

TOIBUL, MA’RUF (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESTRUCTIVE FISHING DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO (STUDI DI BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO LABUAN BAJO). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_TOIBUL MA’RUF_NIM 2021F1A217_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Praktik destructive fishing merupakan tindak pidana perikanan yang menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut, khususnya di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tindak pidana destructive fishing, efektivitas penegakan hukum, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan pelanggaran di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dan praktik penegakannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Petugas Taman Nasional Komodo dalam melakukakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Destructive Fishing di wilayah kawasan Taman Nasional Komodo dalam hal ini hanya bersifat mengamankan pelaku maupun barang bukti sementara, selanjutnya di serahkan kepada GAKKUM Kehutanan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kendala-kendala petugas Taman Nasional Komodo dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Destuctive Fishing di wilayah Taman Nasional Komodo, Sebagai berikut: 1) Luasnya wilayah pengawasan dan akses geografis yang sulit, 2) Luasnya wilayah pengawasan dan akses geografis yang sulit, 3) Resistensi dan konfrontasi dengan pelaku, 4) Minimnya kesadaran dan tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat, 5) Pengaruh ekonomi eksternal dan jaringan perdagangan. Mekanisme koordinasi antarinstansi di wilayah Taman Nasional Komodo telah terbangun secara struktural dan berbasis kewenangan. Koordinasi antara TNK, PPNS, KKP, dan POLAIRUD dilakukan melalui mekanisme “kegiatan bersama” yang berbasis undangan resmi dari pihak Taman Nasional Komodo. Pola koordinasi ini mencerminkan prinsip command and control, hierarki kewenangan, serta chain of command dalam sistem penegakan hukum terpadu. Selain itu, mekanisme koordinasi vertikal melalui Reskrim TNK hingga Bareskrim menunjukkan upaya integrasi penegakan hukum lintas sektor dan lintas wilayah guna meningkatkan efektivitas perlindungan kawasan konservasi.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: