PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENGANGKUTAN MATERIAL DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) (STUDI PT. EKA PRAYA SUMBAWA BARAT)

GERI, POMI AMBARA MS (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENGANGKUTAN MATERIAL DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) (STUDI PT. EKA PRAYA SUMBAWA BARAT). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_GERI POMI AMBARA MS_NIM 2021F1A047_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja di PT. Eka Praya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta empiris di lapangan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (social approach). Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pekerja PKWT telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang meliputi hak atas upah layak, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan hukum di PT. Eka Praya belum berjalan optimal. Ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, ketiadaan serikat pekerja, serta kurangnya kepastian hukum terkait kontrak kerja, hak cuti, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat formalitas akibat rendahnya kesadaran hukum perusahaan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: