TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM HAL PENENTUAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (STUDI KASUS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA NTB)

GISKA, APRILIA SAMANTHA (2026) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM HAL PENENTUAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (STUDI KASUS SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis Artificial Intelligence (AI) dalam penentuan keputusan administrasi negara terkait pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti elektronik, dengan studi kasus Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Direktorat Lalu Lintas Polda NTB. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji landasan hukum penggunaan AI dalam administrasi negara serta implementasi sistem ETLE dari aspek legalitas dan pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dalam konteks ETLE di Indonesia dikategorikan sebagai agen elektronik, yaitu perangkat sistem elektronik yang melakukan tindakan otomatis atas perintah manusia. Tanggung jawab hukum atas tindakan AI tetap berada pada penyelenggara sistem atau pejabat yang mengoperasikannya, sehingga AI tidak dianggap sebagai subjek hukum. Keputusan administrasi yang dihasilkan oleh sistem ETLE harus memenuhi asas legalitas dan pertanggungjawaban, serta tetap memerlukan validasi manusia sebagai pejabat berwenang. Penggunaan AI dalam penegakan hukum lalu lintas dapat meningkatkan efisiensi dan objektivitas, namun harus tetap didukung oleh regulasi yang jelas dan pengawasan manusia agar tidak terjadi pelanggaran hak dan penyalahgunaan wewenang. Data empiris mencatat ribuan pelanggaran terdeteksi, meski konfirmasi rendah akibat sosialisasi minim dan kendala alamat STNK luar daerah, yang diatasi via blokir STNK dan koordinasi nasional. Penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus AI untuk human oversight, transparansi algoritma, dan koordinasi ETLE lintas daerah guna tingkatkan efisiensi penegakan hukum agar selaras dengan teori good governance.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: