PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS). “STUDI POLRES KAB. DOMPU

FEBRIANTI, FEBRIANTI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS). “STUDI POLRES KAB. DOMPU. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

[img] Text
COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB) | Request a copy
[img] Text
SIMILARITY CHECK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan dan keadilan akibat stigma serta proses hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, khususnya pada tahap penanganan perkara oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polres Dompu ditinjau dari ketentuan UU TPKS serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Dompu dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Dompu telah mengupayakan perlindungan hukum bagi korban melalui perlindungan identitas, pendampingan selama proses hukum, serta perhatian terhadap kondisi trauma korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, fasilitas pendukung, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan penguatan kerja sama dengan lembaga terkait guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Item Type: Thesis (undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDK
Thesis advisorHILMAN, SYAHRIAL HAQnidn0822098301
Thesis advisorRENA, AMINWARAnidn0828096301
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum. Korban. Kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Polres Dompu.
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir
Depositing User: Febrianti
Date Deposited: 28 Jan 2026 07:56
Last Modified: 28 Jan 2026 07:56
URI: http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/13909

Actions (login required)

View Item View Item