PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS POLHUT SUMBAWA BARAT)

ERNI, BUDIANA (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI KASUS POLHUT SUMBAWA BARAT). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA_.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CEK_Erni Budiana.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tindak pidana illegal logging merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, menurunnya fungsi hutan, serta terganggunya keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana illegal logging dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Sumbawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologi hukum (social legal approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur illegal logging, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai instrumen hukum pendukung. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan fokus pada peran Polisi Kehutanan dalam melakukan patroli, pengawasan, penindakan awal, pengamanan barang bukti, serta koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai tindak pidana illegal logging telah diatur secara jelas dan tegas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan dukungan pemerintah daerah, serta upaya preventif melalui penyuluhan hukum guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hutan secara berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: