TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA RUKO ANTARA PEDAGANG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU (STUDI KASUS PASAR ATAS DOMPU)

HAFIZ, HASYIM (2026) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA RUKO ANTARA PEDAGANG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU (STUDI KASUS PASAR ATAS DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_HAFIZ HASYIM_NIM 2022F1A062_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dasar hukum dan bentuk pelaksanaan perjanjian sewa ruko antara pedagang dengan Pemerintah Kabupaten Dompu di Pasar Atas Dompu, 2) Mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa ruko tersebut dan 3) Mengidentifikasi kendala hukum serta memberikan solusi agar pelaksanaan perjanjian berjalan adil dan sesuai ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa dan pengelolaan aset daerah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa ruko secara formal telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bersifat mengikat para pihak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan kesepakatan yang substantif karena perjanjian disusun secara baku oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dan membatasi asas kebebasan berkontrak. Dari perspektif hukum administrasi negara, penyewaan ruko telah memenuhi prinsip legalitas, tetapi penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pelaksanaan perjanjian sewa ruko agar lebih mencerminkan asas keadilan, itikad baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: