ANALISIS PROSES ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA REMBITAN LOMBOK TENGAH DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

ISMAIL, ISMAIL (2026) ANALISIS PROSES ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA REMBITAN LOMBOK TENGAH DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_ISMAIL_NIM 2022F1A075_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Alih fungsi lahan hutan menjadi hak milik atas tanah merupakan fenomena yang semakin marak terjadi seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah strategis. Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada di sekitar kawasan pariwisata Mandalika, menjadi salah satu wilayah yang mengalami tekanan alih fungsi kawasan hutan secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses alih fungsi lahan hutan menjadi hak milik atas tanah di Desa Rembitan serta mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi tersebut ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (socio-legal), melalui studi peraturan perundang-undangan, observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa, masyarakat, dan instansi terkait, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alih fungsi lahan hutan di Desa Rembitan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 104 Tahun 2015, terutama pada aspek prosedur administratif dan pengawasan. Faktor penyebab utama alih fungsi lahan meliputi faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk, sosial budaya, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: