PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG TIDAK DILUNASI (Studi Kasus di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa)

AULIA, MARSYA ANDINI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG TIDAK DILUNASI (Studi Kasus di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Berbicara masalah utang piutang semua orang pasti tahu tentang hal itu karena selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut perjanjian digunakan sebagai bukti kesepakatan para pihak yang berhutang dan sertifikat tanah sebagai jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum peralihan hak tanah sebagai jaminan utang yang dilunasi menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, bagaimana praktik peralihan hak atas tanah akibat debitur gagal bayar utang di desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dan sejauh mana perlindungan hukum bagi debitur dalam peralihan hak atas tanah sebagai akibat gagal bayar utang di desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif empiris dengan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Mekanisme hukum peralihan hak atas sebagai jaminan utang yang tidak dilunasi menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, ketika debitur wanprestasi, peralihan hak atas tanah tidak dilakukan langsung kepada kreditur, tetapi melalui penjualan objek jaminan melalui tiga mekanisme eksekusi: parate eksekusi, eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan. Praktik peralihan hak atas tanah akibat debitur gagal bayar utang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, ketidakpastian hukum dalam perjanjian, ketidakwajaran dalam penentuan syarat pengalihan hak atas tanah, serta tidak terpenuhinya prosedur formil Hak Tanggungan. Perlindungan hukum bagi debitur dalam peralihan hak atas tanah sebagai akibat gagal bayar utang di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, praktik peminjaman uang di Desa Lebangkar dilakukan secara bawah tangan tanpa prosedur Hak Tanggungan, sehingga posisi debitur menjadi sangat lemah ketika gagal bayar. Kreditur menahan sertipikat dan menuntut bunga tunggakan, bahkan mengancam pengambilalihan tanah tanpa proses hukum yang sah. Pemerintah desa harus memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi debitur dan masyarakat membutuhkan pendampingan serta mekanisme perjanjian yang lebih adil dan resmi.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: