PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH

WAN, ISWANDI (2025) PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text Cover-Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (43MB) \| Request a copy
	Text Similarity Check.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum bagi Tim BOS dan penyedia barang/jasa melalui SIPLAH apabila terjadi wanprestasi, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Latar belakang masalah ini adalah tingginya potensi timbulnya perselisihan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pendidikan yang difasilitasi oleh sistem SIPLAH, mengingat kompleksitas pihak yang terlibat dan substansi kontrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk regulasi mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya tentang kontrak dan wanprestasi. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa wanprestasi oleh Tim BOS atau penyedia SIPLAH dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang beragam, mulai dari kewajiban ganti rugi, pembatalan kontrak, hingga sanksi administratif dan pidana, tergantung pada sifat dan dampak wanprestasi. Hasil penelitian yang kedua, dalam konteks pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah), wanprestasi atau cidera janji oleh Tim BOS maupun penyedia barang/jasa di Siplah dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi para pihak. Tim BOS, sebagai pengguna anggaran dan pihak yang mengadakan perjanjian melalui Siplah, dapat menghadapi tuntutan ganti rugi, sanksi administrasi, hingga potensi pidana jika wanprestasi mereka merugikan keuangan negara atau menghambat operasional sekolah. Di sisi lain, penyedia barang/jasa di Siplah yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi seperti pembatalan kontrak, denda, blacklist dari sistem pengadaan pemerintah, hingga kewajiban ganti rugi. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh meliputi musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase, atau litigasi melalui pengadilan negeri. Pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban para pihak serta prosedur penyelesaian sengketa diharapkan dapat meminimalisir risiko wanprestasi dan memastikan efektivitas serta akuntabilitas penggunaan Dana BOS.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: