OPTIMALISASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI INDIKATOR PEMBERIAN REMISI PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF STUDI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM

YUVANA, DEWANTI (2025) OPTIMALISASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI INDIKATOR PEMBERIAN REMISI PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF STUDI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III MATARAM. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Text
cover-dapus YUVANA_DEWANTI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan. Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dalam penentuan remisi masih menghadapi kendala signifikan dalam mencapai keadilan distributif, meskipun UU No. 22 Tahun 2022 telah memperkuat kerangka hukum yang berorientasi pada rehabilitasi. Tantangan utama muncul dari keterbatasan program pembinaan yang tersedia dan relevan, terutama bagi sekitar 80% penghuni kasus narkotika, di mana program rehabilitasi spesifik dan diversifikasi pelatihan keterampilan belum optimal. Studi kasus Avriani secara gamblang menunjukkan bahwa meskipun narapidana memiliki niat dan perilaku baik, skor SPPN yang rendah pada aspek konseling, rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan adalah akibat dari ketiadaan program, bukan kurangnya partisipasi individu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan distributif sejati, Lapas Perempuan Kelas III Mataram harus memperkaya dan mendiversifikasi program pembinaan, khususnya rehabilitasi narkotika, serta memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, pendidikan umum, dan penyuluhan hukum. Peningkatan rasio dan kapasitas Wali Pemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan juga krusial untuk meningkatkan objektivitas dan personalisasi penilaian SPPN. Selain itu, diperlukan kajian ulang persyaratan remisi yang lebih ketat untuk kasus-kasus khusus agar tidak menghambat kesempatan yang adil bagi narapidana yang menunjukkan progres positif. Melalui upaya terpadu ini, SPPN dapat secara akurat merefleksikan potensi rehabilitasi narapidana, mendukung reintegrasi sosial yang sukses dan berkelanjutan, serta mengatasi dilema antara keadilan retributif dan distributif.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: