IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI KOTA MATARAM)

LALU, RAHMAT SURYANINGRAT (2025) IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI KOTA MATARAM). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Text
cover-dapus LALU RAHMAT SURYANINGRAT.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. Dan bagaimana Analisa Implentasi Pelayan Publik Dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan Konseptual(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Sosiologi Hukum (case sociology of Law). Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripsi kualitatif, Jenis Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik Analisa Data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa; (1) Regulasi SPBE tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia dan khususnya PERDA Pemerintah Kota Mataram saat ini mengenai SPBE berlaku efektif. SPBE dalam sistem pemerintahan diperlukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Pelayanan yang berbasiskan kepada sistem elektronik dengan memenuhi prinsip-prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada prinsipnya telah diatur PERDA tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bagi Diskominfo Kota Mataram Diperlukan kesiapan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang cukup dalam pelaksanaan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah harus menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan SPBE lebih efektif. Dan (2) Implementasi SPBE Dinas Komunikasi, Informatika Kota Mataram, telah memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunanya dengan mengelola 14 layanan dengan aplikasi SPBE, yaitu yang memberikan layanan secara cermat kepada cakupan penggunaanya bagi ASN dan PPPK, OPD dan Masyarakat umum dari keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun demikian, masih terdapatnya kekurangan pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram serta domain manajemen dalam penerapan SPBE di Kota yang masih masuk dalam kategori 1(satu) Rintisan dengan karakteristik Pemerintah Daerah Kota Mataram telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola SPBE yang harus dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih bersifat ad-hoc, yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi..

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: