IMPLIKASI YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

FAISAL, AFRIHADI (2025) IMPLIKASI YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Text
done cover-dapus FAISAL AFRIHADI.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah oleh WNA seringkali melanggar hukum, praktek penyelundupan hukum terjadi dengan WNA melalui perjanjian nominee dengan maksud memperoleh tanah milik yang berakibat pada laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, padahal WNA tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), hal ini menimbulkan konflik norma ketika penegakan hukum oleh penyidik kepolisian antara Hukum pidana dan UUPA. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa: 1). Praktek penyelundupan hukum di Indonesia dalam hal kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia. 2). penegakan hukum pidana mengacu pada legal standing WNA atas obyek yang melanggar UUPA. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute Aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual Aproach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1). Implikasi yuridis penggunaan perjanjian nominee terhadap status kepemilian tanah WNA sebagai bentuk penyelundupan hukum yang mengandung upaya menyiasati keterbatasan hak atas tanah warga negara asing di Indonesia. Dan Perjanjian nominee yang timbul berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak ini, bila dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdata mengenai sebab yang halal, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan karenanya menjadi batal demi hukum. Hal ini diperkuat lagi pada Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang. namun perjanjian nominee ini sangat jelas bertentangan dengan hukum tanah nsional yaitu Pasal 9, Pasal 21 ayat (1) dan dipertegas Pasal 26 ayat (1) UUPA menegaskan hanya WNI mempunyai hak milik atas tanah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 2). Sistem penegakan hukum yang baik mampu menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman. Di Indonesia penegakan hukum dibebankan kepada aparat penegak hukum profesional seperti kepolisian dalam penegakan hukum acara pidana. Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh WNI yang dilaporkan WNA mengenai hak kepemilikan tanah dengan nominee tidak dapat dipidana sebab WNA tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai korban. Oleh karena itu, mengenai hak milik yang timbul dari perjanjian tersebut dinyatakan untuk ditarik dan perjanjian tersebut menjadi batal dan penguasaan atas tanah dikembalikan kepada negara. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: