KONSEP STANDAR PELAYANANAN PUBLIK BERDASARKAN PP NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Di Kabupaten Dompu-NTB)

RIDWAN, RIDWAN (2025) KONSEP STANDAR PELAYANANAN PUBLIK BERDASARKAN PP NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Di Kabupaten Dompu-NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan administarasi kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris. Tehnik analisis data menggunakan Analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsep standar pelayanan publik berdasarkan Peraturan Pelaksana Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB dalam mewujudkan pelayanan yang baik, Konsep dari penulis yakni: 1. Budayakan pelayanan yang prima. 2. Membuat standar pelayanan yang baku dan mudah dipahami masyarakat. 3. Standar pelayanan minimal, 4. Meningkatkan akomodasi fasilitas penunjang, 5. Memberikan penilaian secara rutin terhadap kepuasan layanan. Sedangkan Implementasi asas pelayanan yang baik dalam pelaksanaan Administarasi Kependudukan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat dilihat dari beberapa Indikator yakni: a. Tepat Waktu, b. Prosedur layanan, c. Biaya/ Tarif, d. Standar Pelayanan dan e. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Indikator Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan di Kabupaten Dompu, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi dalam Indikator Tepat waktu, masih belum terselenggara dengan baik, dilihat dari masih banyak pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Dompu belum mampu menyelesaikan dengan tepat waktu, diakibatkan para pegawai pemberi layanan setelah jam ISOMA tidak datang tepat waktu.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: