IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DALAM PEMENUHAN HAK PUBLIK DAN PRIVAT DI INDONESIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

INDRA, JAYA (2025) IMPLIKASI YURIDIS SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DALAM PEMENUHAN HAK PUBLIK DAN PRIVAT DI INDONESIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam pemenuhan hak-hak publik dan hak-hak privat di Indonesia, dengan studi fokus pada konteks nasional dan daerah (khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat). Lahirnya berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menunjukkan urgensi pembentukan kerangka hukum yang mampu menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945. Namun demikian, belum adanya pembedaan yang tegas antara tanggung jawab hukum sektor publik dan sektor privat dalam mengelola keamanan informasi mengakibatkan munculnya celah regulatif, ketimpangan perlindungan, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum tertulis, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, seperti Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, pejabat Biro Hukum dan HAM, serta perwakilan penyelenggara sistem elektronik di sektor privat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori keadilan substantif, serta teori keadilan transendental sebagai kerangka analisis terhadap ketercukupan substansi hukum dan relevansi penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kebijakan keamanan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, masih terjadi tumpang tindih dan disharmoni regulasi antara instrumen hukum yang bersifat umum dan teknis. Sektor publik cenderung belum optimal dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi, sementara sektor privat kerap melakukan pemrosesan data tanpa kontrol dan perlindungan yang memadai. Hal ini berdampak langsung terhadap pemenuhan hak publik atas akses informasi serta hak privat atas perlindungan data. Kedua, Implementasinya di pemerintah daerah seperti NTB masih menghadapi tantangan dalam integrasi sistem keamanan digital dan pemahaman regulatif lintas sektor. Kebijakan SMKI di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif-transendental bagi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang menyatukan dimensi publik dan privat secara holistik, penguatan kelembagaan daerah dalam tata kelola sistem elektronik, serta pengawasan reguler terhadap penyelenggara sistem elektronik berbasis prinsip keadilan, etika, dan kemanusiaan

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: