KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)

DIANA, APRILLIA RAHMAWATI (2025) KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong penggunaan alat bukti elektronik dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Penggunaan alat bukti elektronik menjadi semakin penting dalam mengungkap fakta hukum, namun menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta menelaah kekuatan alat bukti elektronik dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dalam praktik penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Mataram. Jenis penelitian ini adalah gabungan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Mataram, alat bukti elektronik seperti rekaman percakapan, dokumen digital, dan data elektronik lainnya telah digunakan untuk menguatkan dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis, seperti keaslian data, metode pengambilan, dan kesesuaian dengan prosedur hukum acara. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta harmonisasi regulasi agar penggunaan alat bukti elektronik dapat dilakukan secara optimal dan tidak menimbulkan keraguan hukum di persidangan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: